pp no 82 tahun 2012. 09, No. pp no 82 tahun 2012

Diundangkan 5 bulan yang lalu. Besi (Fe), batas baku mutu ialah 0,3 mg/L berdasarkan PP No. Jika penerapan sanksi denda ke platform terlibat hoax berlaku pada revisi PP Nomor 82 Tahun 2012, Menteri Rudiantara memastikan instansinya segera menindaklanjutinya untuk diterapkan kepada platform. 82 2001 2. 2019/NO. Tahun 2022 No. 82, LN. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan; Peraturan Pemerintah No. Badan/Pengarang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai. Download Free PDF View PDF. 5 Tahun 2016. 82 tahun 2001 and Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Download is available until [expire_date]. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ('PP PSTE'). PP PSTE direvisi, ini penggantinya. Peraturan Pemerintah No PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pasal 21-25 PP No. id: 19 hlm. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK. Permen No. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012. ABSTRAK PERATURAN. PP Nomor 82 Tahun 2012. (PP) NO. Mengenai Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 itu, disebutkan harus memperhatikan aspek. 82/2012. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. id1. Sungai tambakbayan 2020. SETNEG. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bandung : ITB. Diunggah oleh craembouse. Berdasarkan PP Nomor 82/2012, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dibagi menjadi dua, yakni:. 82 Tahun 2001 kelas II sebagai data pendukung No Lokasi Sampel Parameter Baku Mutu PP N0. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP No. Sistem. PP No. Judul. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau sering disebut UU KIP Permentan No 32 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian. kan Keamanan Transaksi Elektronik”, Sosialiasasi PP No. Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribada dalam Sistem Elektronik Kasim. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Permen No. DAN . 21 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NomorPemerintah No. 82/2012 mengundang keberatan dari pihak. 2007 No. Status: Belum diverifikasi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 14. U. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 199 tayangan 3 halaman. 82 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. Penjelasannya tercatat. Pelatihan penyusunan dokumen ISO 27001:2013 yang diselenggarakan oleh LKPP bertujuan untuk membentuk awareness terkait pentingnya manajemen keamanan informasi serta mempersiapkan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas LPSE agar dapat menerapkan amanat PP No. NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang. 12 2. 32 Tahun 2002; UU No. PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain: a. 52 Tahun 2000; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Post sebelumnya PP No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai. Total padatan 46186 3. 62 Tahun 2012 Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pada tanggal 12 Oktober 2012 yang lalu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. PP no 82 tahun 2012 tentang sistem dan transaksi elektronik. T. 20. 39 Tahun 2008; PP No. 25 Tahun 2009, Perpres No. Jakarta - Regulasi tentang data jadi salah satu topik hangat di jagat teknologi. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. 07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk pengawasan pemerintah masih memprioritaskan pada skala batik besar. Peraturan Pemerintah (PP). -Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012; KEPRES No. Berdasarkan PP. 80 Tahun 2015; PERPRES No. UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Laporan Penelitian Pengembangan Program Studi Dana PNBP Tahun Anggaran 2012Gorontalo : Fakultas . 95, TLN No. 5308, LL SETNEG : 5 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Angkutan Di Perairan. UUD Tahun 1945, PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren . 21 Tahun 2001. (3) The provisions on the position of experts in the Electronic System Operation for strategic characteristics carried out in accordance with. 27, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang. 36 Tahun 1999; UU No. PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air PT. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 82 tahun 2012 ini dapat menjadi dasar hukum pelaksanaannya. TENTANG. 11 Tahun 2008 juga memberikan pengertian yang sama dengan yang diberikan UU No. PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 101 Tahun 2014; dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dalam PP Nomor 46 Tahun 2017. 71 tahun 2019 dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. 82, LN. 187, LL PERATURAN. 82/2012 diatur. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27). 5372, LL SETNEG : 9 HLM. Oleh karena itu, maka diputuskan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan kualitas air minum, di mana setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Kuliah 1 Karantina Tumbuhan (2)4. Aturan ini dianggap memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mengoperasikan PSTE dalam kegiatan. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan . bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga. 11 Tahun 2005; PP No. Sertifikat Keandalan aka dimiliki, pelaku usaha jika memenuhi beberapa persyaratan. Tanggal Penetapan / Pengundangan. 5470, LL SETNEG : 4 HLM. Sumber : PP no 82 tahun 2001 . 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Dalam perjalanannya, poin no. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Mencabut: PP No. 2. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Orang. 82 Tahun 2012; PP No. Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil:. 210 -2- 3. BAB 1 KETENTUAN. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32. Catatan : Dicabut oleh PP No. 11 Tahun 2008; UU No. Nerissa Arviana Shita - 1261050273. 2019/NO. SETKAB. Perpres No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ; Perpres RI No 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 ; INPRES . 22 Tahun 2021 ** AP = Air Permukaan PEMBAHASAN Dari penelitian yang telah dilakukan di dapatkan hasil yakni, dapat dil ihat pada tabel pertama yaitu hasil penelitian kandungan nitrit pada ai r permukaan satu, dua, dan tiga memiliki kadar nitrit yang normal dan t idak melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Penjelasan 109 hlm. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 3. Kini, revisi PP tersebut sudah berada di Sekretaris Negara (Setneg) untuk tahap sinkronisasi sebelum disahkan oleh Presiden. 23 Tahun 2014, PP No. Pasal 104PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 . 71, LN. 2017 ). descriptive qualitative. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronika (PSTE) yang salah satunya adalah kebijakan dan regulasi di bidang. 82 TAHUN 2012. 3. 19 Tahun 2016; PP No. 36 Tahun 1999; UU No. PP NO. . Peraturan baru penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE) telah terbit dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 yang merevisi aturan sebelumnya mengenai hal serupa, yakni PP 82/2012. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 TSS (Total Suspended Solid) Total suspended solid atau padatan yang menyebabkan kekeruhan air,Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. FULL TEXT. 11:25:00 | 22 Okt 2019. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 29 November 2019: Tanggal Pengundangan: 02 Desember 2019: Sumber: LNRI Tahun. 82 Tahun 2001). 82, LN. 416 TAHUN 1990 DI INSTALASI PENGELOLAAN AIR. 82, LN. 1 Tahun 2016. PP no 82 tahun 2012 menurutnya menjadi pendorong perkembangan nilai pasar perusahaan-perusahaan sektor pengelolaan data di Indonesia. PP NO. Bisnis. 2012 No. 82/2012), negara mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dengan pengaturan empatNOMOR 82 TAHUN 2018. Mengenai Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 itu, disebutkan harus memperhatikan aspek keamanan, kendalaan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih. Tipe Dokumen. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Dwi Agustini. 54, LN. Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015, tentang Sistem Penyediaan Air Minum, di tetapkan pada 28 Deseber 2015 16. 82 Tahun 2001 ttg Pengelolaan ualitas air dan pengendalian pencemaran air - PP No. 5313, LL SETNEG : 43 HLM. 47 Tahun 2009, PERMENKOMINFO No. 82 2001 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian . 82 Tahun 2012, PP No. Sebagaimana diketahui bahwa implementasi e-government terkait dengan smart city dan bahkan implementasi egov merupakan salah satu pilar dari smart city. 101 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Limbah B3 - PP No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Bintang MaRpaung. 30 Tahun 2014; PP No. Permen No. 82 Tahun 2012;• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik • Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. Post selanjutnya PP No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. pdf - Google Drive. 76 Tahun 2010; PP No. Tanggal Pengundangan. 11 Tahun 2008 mengenai transaksi elektronik. PP No. 19 Tahun 1999 ttg Pengendalian Pencemaran / perusakan lautPENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012Peraturan Pemerintah, 1 TAHUN 2012. 189, TLN No. 4, TLN No. NOMOR 82 TAHUN 20 18 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. -82-Tahun-2001(1). 82 Tahun 2012; PERPRES No.